Pendaftaran Penerimaan Anggota Polri Diperpanjang Hingga 17 April 2023.

Nampak beberapa calon peserta yang sedang mendaftar menjadi anggota Polri di Polda NTB, Rabu (12/4/2023).

Mandalikaplus.com - Mataram, Penerimaan anggota Polri di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dibuka, batas waktu pendaftaran diperpanjang hingga 17 April 2023 mendatang, Rabu (12/4/2023).

Karo SDM Polda NTB Kombes Pol Boro Windu Danandito, S.I.K., M.A.P. berharap, bagi pemuda pemudi yang belum sempat mendaftarkan diri menjadi anggota Polri agar segera melakukan registrasi online dan verifikasi ke Polres setempat.

"Mumpung waktunya kita perpanjang hingga 17 April mendatang silahkan bagi yang berminat mendaftar jadi anggota Polri, manfaatkan waktu yang diberikan," jelasnya.

Dijelaskan juga bahwa pendaftaran anggota Polri dilakukan secara online melalui website penerimaan.polri.go.id.

Tahun ini dibuka untuk tiga jalur yakni, Perwira atau Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama.

Untuk Bintara sendiri ada 4 kriteria yang diterima yakni, Bintara Petugas Umum (PTU), Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Bakomsus Nakes), Bintara Brimob dan Bintara Polair.

Sementara untuk Tamtama ada dua kriteria yang dibuka, yakni Tamtama Brimob dan Tamtama Polair.

"Untuk akhir tahun 2023 ini ada juga, tapi itu untuk rekrutmen proaktif seperti pemuda yang berada di wilayah perbatasan, memiliki keahlian khusus, prestasi, dan lain-lain, kita tunggu pengumuman dari Mabes Polri untuk lebih pastinya," ujarnya.

Untuk umur, minimal 17 tahun 7 bulan, kecuali Akpol 16 tahun. Bagi yang lulusan SMA/sederajat maksimal umur 21 tahun, kecuali untuk Tamtama maksimal 22 tahun, sementara untuk yang menggunakan ijazah Sarjana maksimal umur 25 tahun.

Boro Windu meminta kepada semua pihak baik internal, eksternal, dan juga masyarakat untuk turut mengawasi proses penerimaan Polri ini, untuk mencegah adanya oknum yang melanggar aturan.

Ia menegaskan, jika ada yang mengiming-imingi bisa membantu proses seleksi maupun membantu meloloskan jangan percaya. 

"Jika ada oknum yang melanggar aturan, baik masyarakat maupun anggota Polri itu merupakan tindak pidana, untuk anggota Polri tentunya akan ditindak tegas dengan sanksi pemecatan," tegasnya.

"Untuk itu jangan percaya jika ada masyarakat atau anggota Polri yang mengiming-imingi bantuan, jangan percaya, segera laporkan jika menemukan adanya penyimpangan," pungkasnya.(MP-1).