Kenapa Harus Menolak BZ Menjadi Gubernur NTB, Ini Alasannya

M. Taufik Ramdhani (Ketua Persatuan Lombok Timur Selatan) 
foto istimewa.

Mandalikaplus.com - Lombok Timur, Zulkieflimansyah bagaikan penghamba etik yang paling Agung, dengan tutur kata dan retorika yang tersusun rapi, terstruktur dan seolah-olah penuh makna. Sistematis, dengan narasi yg terdengar indah dan intelek. Tidak sedikit bagi siapa saja yang mendengar akan terbius, terpedaya dan terperangah kagum. Begitulah Zulkieflimansyah bersikap saat menjabat sebagai Gubernur NTB, Jum'at (03/05/2024).

Tidak jarang di beberapa kesempatan Zulkieflimansyah bersuara lantang dengan menyampaikan beberapa point diantaranya adalah akan membawa investor ke NTB, akan menyelenggarakan event-event besar untuk mengangkat pertumbuhan dan kemajuan pariwisata di NTB dan tidak akan mengganggu APBD NTB. Tapi begitulah Zul, dengan ide dan narasi hayalannya, tutur M. Taufik Ramdhani Selaku Ketua Persatuan Lombok Timur Selatan.

Bukan hanya itu, kemudian adalah semua itu hanya bualan, pepesan kosong, bohong besar. Terbukti Zul tidak mampu membawa investor ke NTB, bahkan Zul diduga merusak semangat entrepreneur kewirausahaan di NTB dengan meninggalkan utang yang tidak mampu terbayarkan. Hampir sepeninggalan Zul dunia usaha (kontraktor) di NTB mati lesu, hidup segan mati tak mau. Sebagai Gubernur semestinya dapat membantu dalam mendorong pengembangan dunia usaha atau minimal membangun spirit kewirausahawan di NTB. Tapi ini malah membunuhnya dengan tidak membayar sebagaimana kontrak kerja yang telah disepakati. Sehingga tidak sedikit dari pengusaha lokal NTB tersebut gulung tikar dan bangkrut.

Tidak berhenti disitu saja, Zulkieflimansyah menyebut program beasiswa sebagai program unggulan yang katanya juga akan dibiayai oleh sponsor atau investor tentu dengan tidak menggangu APBD. Ternyata kembali lagi itu hanya sekedar buaian, karna ternyata untuk pembiayaan program beasiswa tersebut lagi-lagi menggunakan APBD NTB.

Yang semestinya dilakukan pemerintahan  Zulkieflimansyah saat itu setelah NTB mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang mengalami deflasi atau penurunan drastis setelah Covid-19 adalah dengan kebijakan strategis dan skala prioritas yaitu mengalokasikan dana APBD untuk pemulihan ekonomi NTB untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi di NTB, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. 

Bagaimana untuk mendorong percepatan aktivitas pemulihan ekonomi dan kesejahteraan bagi warga NTB. Pemerintahan Zulkieflimansyah kala itu seharusnya memiliki strategi dan prioritas kebijakan termasuk seharusnya dapat memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta dengan konsisten membangun kerja sama dengan seluruh komponen termasuk dunia usaha, bukanya malah membunuhnya. 

Ditambah lagi dengan keadaan konsumsi di NTB tidak terkendali dengan situasi berkurangnya jumlah konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) padahal kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) NTB. Tapi mengapa malah Zulkieflimansyah mengambil kebijakan ironis dengan mengganggu posisi APBD kemudian lebih berfokus sebagai pos pembiayaan "Program Beasiswa".

Artinya Zulkieflimansyah sebagai Gubernur NTB kala itu, tidak memiliki perencanaan pembangunan yang terukur, tidak adanya kebijakan dengan skala prioritas dan strategis bagaimana mengurus NTB dengan baik.

Ketika masih banyak warga masyarakat NTB yang jatuh miskin dan bahkan fakir, sedangkan Zulkielimasnyah duduk manis dan rileks ditumpukan direktif/APBD untuk kepentingannya yang haus kekuasaan menjadi Gubernur NTB.(Ham).