Pelanggaran Kemanusiaan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan NTB : Konsorsium Aktivis NTB Desak Reformasi Menyeluruh RSUP NTB dan Copot Dirut RSUP NTB

Konsorsium Aktivis NTB saat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Jum'at (11/04/2025).

Mandalikaplus.com - Mataram, Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB untuk memprotes secara tegas penelantaran jenazah bayi oleh RSUP NTB, yang terjadi akibat ketidakmampuan keluarga membayar biaya ambulans sebesar Rp. 2,6 Juta. Keluarga akhirnya memilih menggunakan transportasi online senilai Rp. 407.000 untuk membawa pulang jenazah anaknya, Jum'at (11/04/2025).

Kejadian ini menjadi titik kritis yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelayanan kesehatan publik, khususnya pada aspek aksesibilitas, keadilan sosial, dan sensitivitas kemanusiaan.

“Kita tidak hanya bicara soal pelayanan yang buruk, tetapi soal kegagalan Pemprov dalam menjamin hak hidup yang bermartabat, bahkan setelah kematian. Pemerintah harus segera mengevaluasi ulang sistem tata kelola rumah sakit, terutama dalam menjamin warga miskin mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi.” Tegas Fidar Khairul Diaz selaku koordinator aksi.

Aksi ini juga membawa testimoni langsung dari masyarakat terkait kesenjangan nyata dalam layanan BPJS dan akses rumah sakit.

“Pelayanan rumah sakit selalu berbelit. Pasien gawat darurat pun harus melengkapi administrasi dulu. Ini tidak manusiawi. Direktur RSUP NTB, yang di kenal dengan nama Dr. Jack, sudah lama gagal memperbaiki sistem ini. Ia harus dicopot.” Ungkap Herman salah satu peserta aksi.

“Jangan biarkan pelayanan publik tunduk pada logika bisnis semata. Gubernur NTB harus bersikap tegas. Jangan hanya peduli rakyat kecil saat butuh suara, tapi bungkam saat rakyat menderita.” Tutur Iwan perwakilan aksi yang juga ikut bersuara.

Poin Masalah Struktural yang Diangkat:

• Tidak adanya regulasi khusus untuk pembebasan biaya ambulans bagi jenazah dari keluarga miskin.

• Ketiadaan mekanisme tanggap darurat sosial di dalam struktur manajemen RSUP, yang memungkinkan intervensi cepat dalam kasus krisis kemanusiaan.

• Minimnya transparansi pengelolaan dana sosial RSUP, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kasus-kasus kemanusiaan mendesak.

• Rendahnya kualitas reformasi birokrasi pelayanan, di mana aspek efisiensi mengalahkan aspek kemanusiaan.

Tuntutan Kritis & Solutif kepada Gubernur NTB:

• Copot Direktur RSUP NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan manajerial atas kegagalan tata kelola.

• Segera dorong lahirnya Perda tentang Penggratisan Pemulangan Jenazah bagi warga miskin, sebagai bentuk keberpihakan pada hak atas pelayanan akhir hayat yang bermartabat.

• Lakukan audit independen menyeluruh terhadap pengelolaan RSUP NTB, terutama dalam aspek dana sosial, layanan pasien BPJS, dan SOP pelayanan darurat.

• Reformasi struktural dan budaya layanan di RSUP, termasuk pelatihan ulang tenaga medis agar memiliki kepekaan sosial dan empati dalam menangani kasus kemiskinan.

• Terapkan sistem meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik di sektor layanan, agar jabatan strategis diisi oleh individu yang berorientasi pada kualitas, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.

Sayangnya, tidak satu pun perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB yang menemui massa aksi. Karena itu, Konsorsium Aktivis NTB menyampaikan ultimatum tegas.

“Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat dari Gubernur NTB, kami akan mengonsolidasikan aksi lanjutan secara massif dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar desakan, ini perjuangan hak warga atas pelayanan yang adil dan manusiawi.” tutupnya.(Ham).